BEKASISATU, KOTA BEKASI – Kabar gembira bagi masyarakat di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Sempat tertunda selama empat bulan, dana kompensasi atau yang kerap disebut ‘uang bau’ ditargetkan cair sekaligus pada akhir bulan Oktober 2026 ini.
Kepastian tersebut menjadi titik terang dari proses evaluasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait pengelolaan TPST Bantargebang.
Ketua Fraksi Golkar Solidaritas DPRD Kota Bekasi yang juga anggota Komisi I, Sarwin Edi Saputra, membawa kabar melegakan usai menggelar rapat gabungan Komisi I dan II bersama jajaran Pemkot Bekasi pada Rabu (21/10/26). Ia menggarisbawahi bahwa hak warga tidak akan diutak-atik.
“Alhamdulillah, dana kompensasi untuk masyarakat tetap utuh seperti sebelumnya. Tidak ada pengurangan sepeser pun untuk warga, yang dikurangi hanya porsi anggaran di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ungkap Sarwin.
Diketahui, total dana kemitraan dari DKI Jakarta untuk Kota Bekasi pada tahun 2027 memang diproyeksikan turun dari sekitar Rp381 miliar menjadi Rp362 miliar. Namun, pemotongan tersebut dipastikan hanya berimbas pada program di dinas-dinas, bukan pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) warga terdampak.
Terkait rapelan dana kompensasi yang sudah menunggak cukup lama, Sarwin mendesak Pemkot Bekasi untuk bergerak cepat merealisasikan hasil kesepakatan rapat.
“Harapan kami, akhir bulan ini tunggakan itu sudah dibayarkan secara utuh. Masyarakat sudah terlalu lama menunggu, jadi pemerintah harus segera memberikan kepastian,” desaknya.
Lebih lanjut, politisi tersebut juga memberikan catatan keras kepada Pemkot Bekasi terkait sisa dana kompensasi yang dikelola oleh OPD. Ia menuntut adanya transparansi rincian penggunaan anggaran agar publik, khususnya warga Bantargebang, bisa merasakan langsung manfaatnya.
“Jangan sampai masyarakat itu hanya tahu ada kucuran dana Bantargebang miliaran rupiah, tetapi wujud pembangunannya tidak jelas untuk apa. Kami minta rincian program dari setiap dinas dibuka transparan supaya peruntukannya jelas dan tepat sasaran,” pungkas Sarwin.
