BEKASISATU, KOTA BEKASI — Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) mengkonfirmasi bahwa proyek Polder Bintara Jaya dihentikan imbas penolakan dari warga.
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Idi, membenarkan bahwa proyek strategis tersebut terpaksa dihentikan secara total akibat eskalasi penolakan.
“Iya, kan ada penolakan warga, jadi disetop,” tegas Idi saat dikonfirmasi, Senin (27/04/26).
Lebih mengejutkan lagi, Idi membantah rumor yang menyebut bahwa progres pengerjaan telah menyentuh angka 15 persen sebelum akhirnya dihentikan. Menurutnya, proyek ini lumpuh lebih cepat dari yang diperkirakan, meninggalkan sisa dana yang membeku tak bertuan.
“Tidak diserap anggarannya. Cuma tujuh persenan-lah dari itu (yang terserap). Kan ada dua, Griya Bintara sama Bintara Jaya. Griya Bintara lanjut, sudah selesai. Bintara Jaya stop,” beber Idi merinci kebuntuan proyek tersebut.
Ironisnya, pusaran konflik ini terjadi di atas lahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum (PSU) yang notabene adalah aset sah milik pemerintah kota. Saat ditelisik mengenai fokus utama penolakan warga yang berani mencegat proyek pemerintah, pihak DBMSDA mengaku menghadapi jalan buntu.
“Ya dia pokoknya menolak saja, tidak boleh. Begitu saja. Sudah ya, susah,” keluhnya menggambarkan alotnya situasi di lapangan.
Menghadapi resistensi ini, Pemerintah Kota Bekasi tampaknya memilih mundur teratur sembari menyusun strategi baru di bawah radar. Pihak DBMSDA belum mau mengibarkan bendera putih sepenuhnya dan mengisyaratkan adanya lobi-lobi lanjutan.
“Ya itu kan itu tanah PSU, kita mau pendekatan ke warga lagi dulu. Belum pasti (dibangun lagi), tergantung warganya, kan itu hak warga. Ya nanti kalau warga sudah oke, kita lanjutkan lagi. Kita masih pendekatan,” tutup Idi.
Kini, nasib pembangunan Polder Bintara Jaya menggantung dalam ketidakpastian. Akankah pemerintah berhasil memecahkan misteri penolakan ini lewat “pendekatan” rahasia mereka, atau lahan rusak tersebut akan terus dibiarkan menjadi monumen perlawanan warga Bintara? Kejelasan anggaran yang tak terserap pun masih menanti pembuktian di masa mendatang.
