BEKASISATU, KOTA BEKASI – Di balik peliknya masalah tata kelola lingkungan di Kota Bekasi, tersembunyi sebuah ‘raksasa’ yang dibiarkan bergerak dalam senyap. Bank Sampah Induk Patriot (BSIP) Kota Bekasi, yang seharusnya menjadi ujung tombak edukasi masyarakat, nyatanya selama ini beroperasi menantang tumpukan sampah tanpa dukungan stimulus sepeser pun dari kantong Pemerintah Kota.
Kenyataan ini perlahan mulai terkuak ke permukaan. Direktur BSIP, Mulyanto Diharjo, secara terbuka menyoroti fakta bahwa Pemerintah Daerah hingga kini belum menyadari—atau belum memanfaatkan—potensi besar yang mereka miliki di lapangan.
“Jadi BSIP itu menurut saya adalah aset besar untuk Kota Bekasi. Dan ini sudah pernah saya sampaikan juga kepada Komisi 2 DPRD Kota Bekasi. Intinya kalau menurut saya sebagai pengurus yang memang betul-betul merasakan dan melihat di bawah, BSIP itu adalah aset potensial,” ungkap Mulyanto, Minggu (24/04/26).
Misteri Dana Sosialisasi dan Lubang pada Sistem
Penyelidikan lebih dalam menyoroti sebuah lubang besar dalam sistem birokrasi pengelolaan sampah. Di saat Pemkot Bekasi menggulirkan program Rp 100 Juta per RW yang mensyaratkan penimbangan di bank sampah, pihak BSIP justru harus berjuang sendiri.
Mulyanto membeberkan bahwa para relawannya masih bergerak secara sukarela tanpa akomodasi dari Pemda untuk turun ke lapangan mengedukasi warga.
“Saya minta dialokasikan untuk sosialisasi. Sosialisasi itu kan membutuhkan [dana] untuk mengundang warga, butuh narasumber. Kalau sekarang kita bisanya baru berjalan secara penggiat, artinya penggiat itu terbatas,” tegasnya mengeluhkan kendala operasional tersebut.
Menurut temuan di lapangan, meski beberapa lurah sudah mulai mengalokasikan anggaran untuk Bank Sampah, dana krusial untuk membuka mindset masyarakat secara literasi justru masih buram dan belum tersentuh.
Manuver DPRD dan Ancaman Kehilangan ‘Local Hero’
Merespons kejanggalan sistem ini, langkah Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, yang mendesak pemberian insentif operasional bagi BSIP menjadi titik terang. Mulyanto menyambut manuver legislatif tersebut sebagai kunci untuk menyelamatkan nyawa organisasi.
Tanpa adanya intervensi sistematis, operasional BSIP sangat rentan karena hanya bergantung pada dedikasi segelintir pahlawan lokal.
“Karena kalau tidak dimanfaatkan momentum ini, saya khawatir hilang. Karena namanya kegiatan sosial itu kan biasanya tergantung sama lokal hero-nya (tergantung sama pengurusnya),” peringat Mulyanto.
Kini, bola panas berada di tangan Pemerintah Kota Bekasi. Alih-alih membiarkan BSIP berjalan sendiri, Mulyanto memberikan solusi konkret: mengintegrasikan sebagian kecil dana insentif RW tersebut langsung ke BSIP untuk pergerakan yang lebih masif.
“Tinggal langkah konkretnya saja. Tetapi, kalau misalnya sudah digerakkan oleh instruksi Walikota, nanti kita profesional kerjanya. Jadi serentak bisa dilakukan semua. Dana dari Rp 100 juta ini sekian persen untuk Bank Sampah, sekian persen untuk sosialisasi,” pungkasnya
