BEKASISATU, KOTA BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi membuka peluang untuk mengucurkan dana insentif bagi para pengurus Bank Sampah Induk Patriot (BSIP). Wacana ini dipertimbangkan sebagai bentuk apresiasi atas peran penting BSIP dalam mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah berbasis lingkungan.
Sebelumnya, usulan pemberian insentif ini disuarakan oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, yang kemudian mendapat respons positif dari kalangan pengurus bank sampah. Meski demikian, Pemkot Bekasi menegaskan ada syarat dan proses yang harus dilalui sebelum dana tersebut bisa dicairkan.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto,
menjelaskan bahwa realisasi insentif ini akan sangat bergantung pada kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.
“Ya, nanti kita lihat saja prosesnya. Mungkin tergantung kepada kemampuan keuangan negara (daerah). Karena yang lebih penting bukan terkait apakah mendapatkan (insentif) atau tidak, tetapi bagaimana hari ini kontribusi nyata yang sudah diberikan,” ujar Tri saat ditemui di Gedung Plaza Pemkot Bekasi, Senin (27/04/26).
Tri menambahkan, pencairan insentif nantinya akan dilakukan secara bertahap dengan indikator pencapaian yang jelas. Pasalnya, target pembentukan seribu bank sampah mandiri di Kota Bekasi saat ini dilaporkan belum tercapai sepenuhnya.
“Targetnya saja belum sampai seribu. Jadi harus ada kriterianya nih, secara step by step. Tetapi tidak menutup kemungkinan lah insentif itu direalisasikan kalau keuangan kita banyak,” tegasnya.
Menariknya, jika kapasitas anggaran daerah terbukti memadai, Tri berjanji bahwa insentif tersebut tidak hanya akan dinikmati secara eksklusif oleh BSIP.
Pemkot Bekasi juga berencana mengalokasikan dana serupa untuk kelompok masyarakat lain yang memiliki kontribusi besar, seperti kader Posyandu dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Kebijakan ini, menurut Tri, sejalan dengan visi efisiensi anggaran yang dicontohkan oleh Gubernur Jawa Barat. Tujuannya adalah agar manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat luas, bukan hanya kelompok tertentu.
“Harus kita kasih juga itu (Kader Posyandu dan PKK), karena unsur masyarakatnya banyak. Kita lihat bagaimana misalnya Pak KDM (Gubernur Jawa Barat) mengurangi belanja hibah dan belanja pegawai, lebih diarahkan kepada belanja yang memiliki nilai agar dinikmati lebih banyak orang lagi. Konsepnya seperti itu,” pungkas Tri.
