BEKASISATU, BEKASI – Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di wilayah Kabupaten Bekasi telah usai dan disusul dengan pelantikan para kepala desa (kades) terpilih. Namun, euforia kemenangan ini memunculkan sorotan baru terkait potensi praktik bagi-bagi jabatan untuk membalas jasa politik.
Posisi-posisi strategis di tingkat pemerintahan desa, mulai dari Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), Kepala Dusun (Kadus), hingga keanggotaan Satlinmas, rawan dibongkar-pasang semata-mata demi mengakomodasi kepentingan tim sukses (timses).
Menanggapi fenomena pasca-Pilkades ini, berbagai elemen mendesak agar para kades mematuhi aturan dan tidak seenaknya merombak tatanan birokrasi desa.
“Euforia kemenangan jangan sampai merusak birokrasi pemerintahan desa. Harus diingat, jabatan perangkat desa itu amanah undang-undang, bukan kue politik atau hadiah yang bisa dibagi-bagi ke tim sukses,” tegas salah satu pemerhati pemerintahan desa menyoroti kondisi pascapelantikan di Bekasi, Kamis (05/11/26).
Ia mengingatkan, perombakan susunan perangkat desa memiliki landasan hukum yang sangat ketat, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
Pasal 50 dalam regulasi tersebut mewajibkan setiap calon perangkat desa memenuhi standar kompetensi, seperti minimal berijazah SMA/sederajat dan berada pada rentang usia 20 hingga 42 tahun.
Selain itu, mekanisme pengangkatan maupun pemberhentian tidak bisa dilakukan sepihak. Kepala desa terikat oleh Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 juncto Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.
“Kades terpilih kini adalah milik seluruh warga, bukan lagi milik kelompok pendukungnya saja. Kalau penempatan aparatur dilakukan asal-asalan tanpa melihat kompetensi dan aturan main, imbasnya langsung terasa pada anjloknya kualitas pelayanan publik dan amburadulnya pengelolaan dana desa,” tambahnya.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) beserta para camat, dituntut untuk tidak tutup mata. Fungsi pembinaan dan pengawasan harus dilakukan secara proaktif sejak awal masa jabatan, bukan sekadar bertindak reaktif ketika ada gejolak atau laporan dari masyarakat.
Lebih lanjut, masyarakat Kabupaten Bekasi juga diimbau untuk tidak sekadar menjadi penonton pasca-pencoblosan. Transparansi rekrutmen perangkat desa dan tata kelola birokrasi harus dikawal ketat.
Tolak ukur keberhasilan seorang kepala desa sejati bukanlah dilihat dari seberapa banyak tim sukses yang berhasil diselundupkan ke balai desa, melainkan seberapa besar perubahan nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas.
