BEKASISATU, KOTA BEKASI— Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan skema pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan bahwa pihak daerah pada prinsipnya mengikuti regulasi dan arahan teknis yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
“Tergantung. Makanya kan kalau kita mah tinggal menerima, enggak boleh enggak siap,” ujar Tri Adhianto saat memberikan keterangan sesuai apel, Senin (09/11/26)
Tri menjelaskan, Pemkot Bekasi saat ini masih menanti Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) resmi dari kementerian terkait sebelum mengambil langkah eksekusi di tingkat daerah.
Mengenai potensi pembengkakan anggaran belanja pegawai APBD, Pemkot Bekasi tidak mengkhawatirkan hal tersebut secara berlebihan. Sebab, pembiayaan gaji pokok bagi tenaga PPPK rencananya akan ditopang oleh anggaran pemerintah pusat.
Kebijakan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) ini merupakan bagian dari kesepakatan final antara pemerintah pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang ditargetkan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.
Pengangkatan status dari paruh waktu menjadi penuh waktu ini mencakup berbagai lintas profesi honorer dan tenaga teknis, mulai dari tenaga medis, pengajar, Satpol PP, hingga tenaga teknis lainnya.
Selain perubahan status menjadi penuh waktu, skema ini juga membuka peluang bagi PPPK untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada periode 2027 mendatang.
