BEKASISATU, KOTA BEKASI — Tragedi maut di perlintasan sebidang kereta api di Stasiun Bekasi Timur yang merenggut 16 nyawa menjadi tamparan keras bagi infrastruktur transportasi daerah.
Merespons insiden memilukan tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, langsung mengambil langkah tegas dengan menginstruksikan modernisasi sistem perlintasan secara total.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tak ingin lagi kompromi soal keselamatan. Dedi Mulyadi memastikan pihaknya segera mengganti sistem manual yang selama ini rawan kecelakaan dengan palang pintu digital. Langkah ini sekaligus mengakhiri praktik penjagaan perlintasan kereta yang kerap dilakukan secara swadaya oleh warga maupun organisasi masyarakat (ormas).
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71 pada Jumat (01/05/26), Dedi membeberkan bahwa modernisasi ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, namun sangat sepadan dengan nyawa manusia. Ia menyebut estimasi biaya pemasangan per titik mencapai setengah hingga satu miliar rupiah.
“Saya sudah meminta Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pengadaan dan pemasangan palang pintu digital. Biayanya antara Rp500 juta sampai Rp1 miliar. Laksanakan, alokasinya tersedia,” tegas Dedi dalam pernyataannya.
Mengapa Biayanya Mencapai Rp1 Miliar?
Bagi sebagian publik, angka tersebut mungkin terdengar fantastis. Namun, investasi keselamatan ini mencakup sistem yang sangat kompleks. Palang pintu digital yang akan dipasang bukanlah sekadar besi mekanik penutup jalan biasa.
Infrastruktur senilai ratusan juta hingga satu miliar tersebut merupakan paket teknologi cerdas. Di dalamnya mencakup pemasangan sensor pendeteksi laju kereta, sistem persinyalan otomatis yang terintegrasi langsung dengan jaringan pusat kereta api, hingga early warning system (sistem peringatan dini) yang memberikan jeda waktu aman bagi pengendara sebelum kereta melintas.
Peralihan dari sistem manual ke sistem digital modern ini menjadi sangat mendesak, terutama di kawasan padat lalu lintas seperti Bekasi. Selama ini, palang pintu manual sangat bergantung pada insting dan tenaga manusia, yang memiliki risiko human error atau kelalaian sangat tinggi.
Melalui pengadaan palang digital ini, Pemprov Jawa Barat berharap pengelolaan perlintasan sebidang menjadi lebih profesional dan terstandarisasi. Keselamatan warga kini tidak lagi dititipkan pada penjagaan manual, melainkan dijamin oleh teknologi yang presisi dan tidak kenal lelah.
