BEKASISATU, KOTA BEKASI – Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, meminta pencairan dana bantuan sebesar Rp100 juta untuk setiap Rukun Warga (RW) jangan dicairkan terlebih dahulu.
Pihaknya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia rampung.
Sardi menjelaskan, penundaan ini merupakan langkah wajib guna memastikan tertib administrasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), khususnya dalam meninjau sejauh mana keabsahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari para pengurus RW pada periode sebelumnya.
“Dana seratus juta itu dapat dicairkan kembali setelah laporan keuangan pemerintah daerah selesai diperiksa oleh BPK. Nah, saat ini proses pemeriksaan BPK kan sedang berjalan,” ujar Sardi Efendi, Rabu (22/04/26).
Lebih lanjut, Sardi menuturkan bahwa DPRD Kota Bekasi akan menjadikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sebagai acuan utama. Dokumen kelayakan tersebut diperlukan untuk menelaah opini BPK sebelum legislatif mengeluarkan rekomendasi terkait anggaran daerah.
“Kalau pemerintah daerah ingin tertib administrasi, ya tunggu dahulu. Lewat LHP ini, nanti akan kita lihat rekomendasi BPK seperti apa, penilaian mereka terhadap LPJ semua RW se-Kota Bekasi itu bagaimana, supaya DPRD bisa membuat rekomendasi,” tegasnya.
Pernyataan Ketua DPRD ini sekaligus merespons kabar yang beredar dari Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota yang sebelumnya menyebut dana tersebut sudah bisa dicairkan selama ada pengajuan.
Sardi berpandangan, seluruh proses pencairan sebaiknya ditahan hingga hasil audit resmi keluar guna menghindari temuan atau masalah hukum di kemudian hari.
Terkait kapan kepastian dana tersebut bisa dinikmati oleh aparatur RW untuk pembangunan wilayah, Sardi memperkirakan proses audit akan selesai pada pertengahan tahun ini.
“Kita kan tidak tahu opini BPK terhadap laporan keuangan kita ini seperti apa. Mudah-mudahan bulan Juni sudah selesai harusnya,” pungkas Sardi.
