BEKASISATU, KOTA BEKASI – Nasib nahas menimpa RE, seorang pekerja lanskap di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Setelah sembilan tahun mengabdi, ia justru menelan pil pahit berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dari PT Airkon Pratama (AP), selaku vendor penyedia jasa, sesaat setelah dirinya berjuang sembuh dari penyakit stroke.
Pemecatan yang dinilai tidak manusiawi ini turut membongkar dugaan carut-marutnya sistem perlindungan tenaga kerja alih daya (outsourcing) di instansi pemerintahan. Pasalnya, RE diberhentikan secara lisan tanpa selembar pun surat pemecatan resmi.
“Saya sakit stroke dua minggu, surat rawat inap sudah saya kasih ke leader. Pihak PT juga sempat besuk ke rumah. Tapi pas saya mulai pulih dan paksain masuk kerja, habis nyapu saya langsung dipanggil dan dipecat begitu saja,” keluh RE saat dimintai keterangan, Senin (20/04/26).
Keputusan penjatuhan sanksi lisan tersebut dilakukan pada Senin (13/04/26) lalu oleh jajaran pengawas lapangan. Kecurigaan RE semakin menguat tatkala mengetahui posisinya secara instan langsung diisi oleh pekerja baru. Ia menduga kuat ada praktik nepotisme di balik penderitaannya.
“Kayaknya sengaja mau masukin orang buat gantiin saya. Orang baru penggantinya ada dua, kayanya bawaan orang dalam,” ungkapnya penuh kekecewaan.
Selain polemik PHK sepihak, transparansi manajemen PT AP kini juga ikut menjadi sorotan tajam. RE membeberkan bahwa sejak perusahaan tersebut mengambil alih pengelolaan tender dari PT SimGroup pada awal 2024, para pekerja tidak pernah lagi memegang salinan fisik kontrak kerja mereka.
“Dari zaman Wika sampai PT SG, kontrak dan tata caranya aman. Cuma di zaman Airkon ini yang beda. Kami tidak dikasih kontrak,” urai RE membandingkan.
Kini, nasib RE pasca-PHK semakin terkatung-katung. Hak untuk mengurus pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan dan penerbitan paklaring miliknya ikut tersendat. Pihak manajemen berdalih proses penonaktifan kepesertaan membutuhkan waktu tunggu hingga tiga bulan, membiarkan mantan pekerjanya tersebut hidup tanpa kejelasan pendapatan.
