BEKASISATU, KOTA BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tengah menghadapi tantangan finansial yang serius. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi untuk Tahun 2027 diperkirakan menelan defisit hingga ratusan miliar.
Kondisi ini memicu peringatan keras dari Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, yang menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan rasionalisasi anggaran.
Jika penyerapan belanja daerah tidak dikendalikan dan melebihi batas aman, Pemkot Bekasi terancam mengalami gagal bayar pada akhir tahun anggaran. Lebih jauh, imbas dari defisit ini berpotensi merembet pada tertahannya pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) para ASN di lingkungan Pemkot Bekasi.
“Ada potensi gagal bayar apabila serapan belanja kita bergerak terlalu aktif. Asumsi penyerapan anggaran yang aman maksimal di angka 86 persen. Kalau pengeluaran kita melebihi angka tersebut, gagal bayar berpotensi terjadi dan ini akan memperburuk catatan keuangan daerah,” tegas Tri Adhianto dalam keterangannya, Senin (03/08/26).
Menyikapi hal tersebut, Tri mendesak jajaran kepala dinas untuk segera membenahi pos-pos pengeluaran daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Langkah efisiensi mutlak diprioritaskan agar postur APBD kembali sehat dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Segera sesuaikan pos-pos anggaran, karena kita masih mencatatkan defisit sebesar Rp227 miliar untuk proyeksi anggaran tahun 2027. Kepada seluruh OPD yang mendapatkan arahan rasionalisasi atau pengurangan anggaran, segera lakukan perbaikan dan penyesuaian di dalam sistem SIPD,” ucapnya.
Efek Domino Sejak Pemotongan Anggaran 2026
Tekanan fiskal yang dialami Kota Patriot sejatinya sudah mulai terasa sejak tahun ini. Tri mengungkapkan bahwa pada APBD 2026, Pemkot Bekasi juga harus menelan pil pahit berupa pemangkasan anggaran senilai Rp109 miliar.
Pemotongan ini diyakini akan berdampak langsung pada melesetnya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun berjalan.
“Informasi terbaru yang kita terima, untuk tahun 2026 pun sudah terjadi pemotongan anggaran sebesar Rp109 miliar. Ini mengindikasikan bahwa target serapan PAD tahun 2026 sebesar 95 persen kemungkinan tidak akan tercapai penuh. Estimasi kita mungkin hanya berada di kisaran 90 persen lebih,” jelas orang nomor satu di Kota Bekasi tersebut.
Meski kondisi keuangan daerah sedang ditekan dari berbagai sisi, Tri memastikan bahwa kemampuan fiskal Kota Bekasi masih jauh lebih baik dibandingkan sejumlah wilayah lain, berkat daya dukung PAD yang cukup kuat.
Ia mengingatkan jajarannya agar pengelolaan keuangan dilakukan secara cermat agar indikator tata kelola pemerintahan, seperti target Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK, tetap tercapai. Ia pun meminta para aparatur tidak mengeluh, melainkan menjadikan krisis ini sebagai pemacu inovasi kerja.
“Dampaknya bisa luas. TPP berpotensi tidak cair dan target MCP KPK juga bisa tidak tercapai. Tapi, kalau kita terbiasa bekerja di bawah tekanan, kreativitas dan inovasi justru akan muncul. Kita tidak akan menjadi aparatur yang manja, tetapi terdorong untuk berani mencari solusi dan tantangan baru,” pungkasnya.
