BEKASISATU, KOTA BEKASI – Rencana Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, untuk berkantor di setiap Rukun Warga (RW) mulai Januari 2027 mendatang mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Namun, para pengurus lingkungan memberikan catatan penting: Wali Kota diminta tidak turun sendirian, melainkan wajib memboyong para Kepala Dinas.
Tuntutan tersebut bukan tanpa alasan. Kehadiran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai krusial agar setiap keluhan warga bisa langsung dieksekusi di tempat tanpa proses birokrasi yang berbelit.
Ketua RW 02 Kelurahan Jatiwaringin, Herry Mukti, menegaskan bahwa kehadiran dinas terkait sangat penting untuk mengurai persoalan lintas instansi di lapangan.
“Kami berharap beberapa perangkat daerah ikut mendampingi agar pelayanan kepada masyarakat bisa langsung ditindaklanjuti. Dinas terkait juga dapat melihat kondisi di lapangan secara riil, misalnya untuk masalah administrasi maupun perbaikan infrastruktur wilayah,” kata Herry, Kamis (25/06/26).
Menurut Herry, jika ada persoalan yang membutuhkan waktu penanganan lebih lama, warga berhak mendapatkan kepastian. “Kalau belum bisa diselesaikan saat itu juga, setidaknya warga mendapat penjelasan langsung mengenai proses, pihak yang menangani, serta target penyelesaiannya,” tambahnya.
Di sisi lain, persiapan teknis seperti jadwal dan lokasi juga menjadi sorotan. Ketua RW 01 Bekasi Jaya sekaligus Ketua FKRW Bekasi Jaya, Wage Tirta, menekankan pentingnya kepastian jadwal kunjungan agar masyarakat bisa menyiapkan aspirasi mereka secara matang.
“Program ini sangat bagus. InsyaAllah kalau jadwalnya jelas, tentu masyarakat kita bisa hadirkan untuk curhat langsung ke Pak Wali terkait dengan berbagai persoalan di wilayah,” ujar Wage.
Wage juga mengingatkan Pemerintah Kota Bekasi untuk menyiapkan skenario lokasi alternatif, mengingat tidak semua RW memiliki fasilitas balai warga atau kantor yang representatif untuk menunjang agenda tersebut.
Sementara itu, Ketua RW 13 Kelurahan Perwira, Agustiono, menilai program blusukan gaya baru ini adalah solusi tepat bagi warga yang selama ini sungkan atau tidak memiliki waktu untuk datang langsung ke Balai Kota.
“Tidak semua warga punya kesempatan untuk datang ke Balai Kota menyampaikan keluhan. Karena itu, ketika Pak Wali Kota datang ke lingkungan kami, ini adalah kesempatan emas yang harus dimanfaatkan agar suara warga lebih mudah didengar,” ungkap Agustiono.
Sebagai informasi, program “Wali Kota Ngantor di RW” digagas oleh Tri Adhianto untuk memangkas jarak antara pemerintah dan warga. Momen turun ke lapangan ini juga akan dimanfaatkan untuk mengevaluasi langsung efektivitas serapan dana Rp100 juta per RW melalui program Lingkar Keren, memastikan anggaran tersebut benar-benar tepat sasaran sesuai kebutuhan prioritas di tingkat akar rumput.
