BEKASISATU, KOTA BEKASI – Panitia Khusus (Pansus) 13 DPRD Kota Bekasi mendesak Pemerintah Kota Bekasi memberikan jaminan konkret terkait peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dalam rencana alih status RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK).
Desakan tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan penataan kelembagaan perangkat daerah bersama jajaran eksekutif pada Selasa (10/11/26). Legislatif menegaskan bahwa restrukturisasi tata kelola rumah sakit daerah tidak boleh sebatas formalitas pembenahan administratif atau penambahan jabatan direksi semata.
Pimpinan Pansus 13 DPRD Kota Bekasi, Bambang Purwanto, menegaskan bahwa usulan perubahan Peraturan Daerah yang merujuk pada PP Nomor 72 Tahun 2019 tersebut harus ditopang pertimbangan hukum dan administrasi yang utuh agar fungsi pengawasan DPRD berjalan objektif.
”Kami meminta agar seluruh materi disajikan dalam bentuk matriks perbandingan antara aturan lama dan baru, agar Pansus 13 bisa mengevaluasi perubahan tersebut secara komprehensif,” kata Bambang.
Bambang menekankan, perubahan status RSUD Bekasi menjadi UOBK wajib menghadirkan tiga penguatan mendasar yang berdampak langsung pada tata kelola dan pasien.
”Perubahan dari UPT menjadi UOBK itu kita pengen ada tiga penguatan kelembagaannya. Yang pertama, otonomi rumah sakit tetap ada. Kedua, akuntabilitas pada Dinkes. Yang ketiga, pelayanan,” tegasnya.
Selain itu, Pansus 13 mempertanyakan pertimbangan Wali Kota dalam menetapkan tipe kelembagaan baru serta usulan penambahan tiga posisi Wakil Direktur, yaitu Wadir Pelayanan Medis, Wadir Umum dan Keuangan, serta Wadir Penunjang.
Legislatif meminta mekanisme pertanggungjawaban pimpinan rumah sakit dan keterpaduan koordinasi dengan Dinas Kesehatan diatur secara transparan.
”Kita tanya, mengapa Wali Kota menetapkan demikian, apakah ada penjelasan hukum dan administrasi untuk mengusulkan tipe yang berbeda?” ujar Bambang.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Pansus 13 DPRD Kota Bekasi, Andhika Dirgantara, menyuarakan kritik tajam terkait kehadiran pejabat eksekutif selama proses pembahasan.
Ia menegaskan, kepala perangkat daerah atau sekurang-kurangnya sekretaris dinas wajib hadir langsung untuk mempertanggungjawabkan usulan kebijakan, termasuk rencana penggabungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dengan Dinas KB.
Hingga rapat ditutup, Pansus 13 menahan kesepakatan dan meminta pihak eksekutif melengkapi dokumen pendukung, matriks perbandingan perda, serta surat rekomendasi pertimbangan kebijakan.
DPRD memastikan restrukturisasi birokrasi di Kota Bekasi harus berorientasi pada efektivitas kerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
