BEKASISATU, KOTA BEKASI – Tugas berat tengah dipikul para pahlawan data di Kota Bekasi. Lebih dari sebulan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 bergulir, petugas di lapangan justru dihadapkan pada dilema pelik: tertahan di balik tingginya pagar perumahan elit dan ketatnya akses apartemen.
Keengganan sebagian warga di kawasan eksklusif untuk menerima kedatangan petugas membuat progres pendataan berjalan lambat. Padahal, berdasarkan data awal (prelist), terdapat lebih dari 900 ribu tempat usaha dan rumah tangga di Kota Bekasi yang harus rampung didata hingga 31 Agustus mendatang.
Berdasarkan data per 24 Juli 2026, capaian sensus di Kota Bekasi masih tertahan di bawah 50 persen. Rinciannya, baru 70.416 dari 267.607 tempat usaha (26,31 persen) yang berhasil disurvei. Nasib serupa terjadi pada pendataan rumah tangga, di mana baru menyentuh angka 34,14 persen atau 245.454 keluarga dari total target 719.055.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi, Robert Ronytua Pardosi, tak menampik adanya tembok tebal yang menghalangi petugas di lapangan.
Menurutnya, selain penolakan warga di komplek mewah, alotnya perizinan dari pihak pengelola apartemen dan tingginya mobilitas pekerja kantoran menjadi tantangan utama.
“Kita sebenarnya sudah menempuh proses perizinan, tapi mungkin pihak pengelola atau warga butuh waktu. Jadi, saat ini kami masih berusaha keras mengencangkan sosialisasi, khususnya untuk target di perumahan-perumahan elit dan apartemen,” jelas Robert.
Menyikapi dilema tersebut, para petugas kini harus putar otak menyusun strategi. Untuk permukiman warga pekerja, pendataan disiasati dengan kunjungan sore hari hingga akhir pekan. Sembari menunggu akses kawasan elit terbuka, fokus petugas untuk sementara dialihkan ke sentra ekonomi yang lebih kooperatif, seperti pasar tradisional, kawasan ruko, dan pusat perbelanjaan.
Meski kerap menemui jalan buntu, Robert memastikan semangat para petugas tak surut. BPS juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi guna mengevaluasi capaian secara berkala.
