BEKASISATU, KOTA BEKASI — Tongkat komando Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat resmi berpindah tangan. Mantan Kapolres Metro Bekasi Kota, Irjen Pol Hengki, kini mendapat kepercayaan penuh untuk menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat, menggantikan posisi yang sebelumnya diduduki oleh Irjen Pol Pipit Rismanto.
Karier cemerlang Irjen Pol Hengki tentu menjadi sorotan tersendiri, khususnya bagi masyarakat Bekasi. Nama jenderal bintang dua ini sudah tidak asing lagi lantaran pernah menahkodai keamanan wilayah sebagai Kapolres Metro Bekasi Kota pada periode 2021 hingga 2023, kala itu ia masih berpangkat Komisaris Besar (Kombes) Polisi.
Sebelum ditarik ke Tanah Pasundan, Irjen Pol Hengki menjabat sebagai Kapolda Banten.
Pergantian pucuk pimpinan Polda Jabar ini merupakan bagian dari gerbong mutasi besar-besaran perdana yang ditarik oleh Kapolri yang baru saja dilantik, Jenderal Pol Suyudi Ario Seto.
Keputusan tersebut tertuang secara resmi melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Dalam surat tersebut, tercatat ada 88 Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) yang dirotasi.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, membenarkan adanya mutasi strategis tersebut. Ia menegaskan bahwa rotasi di tubuh Korps Bhayangkara adalah langkah konsolidasi yang lumrah untuk penyegaran organisasi sekaligus upaya mendongkrak kualitas pelayanan kepada masyarakat.Para pejabat yang baru ditunjuk diminta untuk segera beradaptasi dan tancap gas.
“Setiap personel yang mendapat amanah jabatan baru tentu diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, melanjutkan tugas yang sudah berjalan dan memberikan pelayanan kepolisian yang optimal kepada masyarakat,” tegas Irjen Pol Johnny dikutip, Sabtu (03/10/26)
Langkah taktis Jenderal Pol Suyudi Ario Seto di awal masa kepemimpinannya ini dinilai sebagai sinyal kuat untuk memperkokoh kinerja institusi.
Penempatan figur-figur berpengalaman seperti Irjen Pol Hengki di wilayah strategis Jawa Barat diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan wilayah, merawat efektivitas pelayanan publik, serta mengawal berbagai program kepolisian yang bersentuhan langsung dengan dinamika masyarakat.
