BEKASISATU, KOTA BEKASI – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jajaran kepala sekolah dan tenaga pendidik agar menghentikan segala bentuk pungutan paksa kepada siswa.
Tri menekankan bahwa kemajuan institusi pendidikan memang membutuhkan sinergi dan kontribusi dari para wali murid. Namun, ia mewanti-wanti agar seluruh bentuk partisipasi tersebut dikelola murni secara sukarela melalui mekanisme komite sekolah.
“Saya tekankan sekolah yang baik memang membutuhkan perhatian dan kontribusi dari orang tua, tapi itu harus melalui komite sekolah dan tidak boleh dipaksakan,” tegas Tri Adhianto dikutip, Minggu (19/04/26).
Pucuk pimpinan Pemerintah Kota Bekasi tersebut memaparkan bahwa pungutan di lingkungan sekolah seringkali tumpang tindih dengan kebutuhan ruang kelas. Terkait hal ini, Tri memberikan satu pengecualian khusus, yakni penarikan uang kas kelas masih diperbolehkan selama tidak ada unsur kewajiban yang memberatkan.
Syarat mutlak dari keberadaan uang kas tersebut adalah peruntukannya yang harus kembali seratus persen untuk menunjang aktivitas para siswa.
“Uang kas, boleh nggak? Boleh. Sepanjang kepentingannya untuk anak sekolah. Bukan kepentingan guru pribadi,” sambungnya.
Lebih lanjut, Wali Kota Bekasi juga menyoroti tradisi pemberian bingkisan atau hadiah kepada tenaga pendidik, baik saat perayaan ulang tahun guru maupun momentum perpisahan akhir tahun ajaran. Ia secara khusus meminta komite sekolah untuk tidak memfasilitasi penarikan iuran kolektif demi keperluan tersebut.
Pemberian apresiasi kepada guru, menurut Tri, sepenuhnya merupakan hak prerogatif masing-masing orang tua siswa yang harus didasari oleh niat tulus secara personal.
“Kalau mau memberi, silakan. Tapi tidak perlu diseragamkan atau dikolektifkan. Itu harus dari keinginan masing-masing,” paparnya.
