BEKASISATU, KOTA BEKASI – Kekecewaan terhadap ketidakpastian nasib kepegawaian memicu gelombang protes besar-besaran dari kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sekitar 20.000 massa yang tergabung dalam Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia (Aliansi Merah Putih) bersiap “memutihkan” kawasan Istana Negara, Jakarta, pada Senin, (07/09/26) mendatang.
Aksi berskala nasional bertajuk Silaturahmi Nasional (Silatnas) ini meletus akibat kekecewaan para tenaga abdi negara. Mereka menilai pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada perayaan Hari Kemerdekaan luput menyinggung kepastian nasib tenaga honorer dan PPPK paruh waktu.
Ketua Aliansi Merah Putih DPD Kota Bekasi, Darus Salam, menyatakan bahwa konsolidasi lintas profesi—mulai dari tenaga kesehatan (nakes), guru, hingga tenaga teknis—telah rampung. Para pekerja ini siap turun ke jalan untuk menagih keadilan status yang dinilai masih jauh dari kata layak.
“Kami bekerja dengan beban yang sama, mengabdi penuh untuk pelayanan publik di garis depan, namun diperlakukan secara tidak adil baik secara status maupun pendapatan,” tegas Darus Salam mewakili jajaran pengurus Aliansi Merah Putih, Jumat (28/08/26).
Menurutnya, aksi turun ke jalan ini bukan sekadar protes, melainkan perjuangan hidup dan mati bagi kesejahteraan keluarga mereka. “Tanggal 7 September 2026 akan menjadi momentum kebersamaan bagi kami untuk menuntut hak dengan kepala tegak,” tambahnya.
Berdasarkan konsolidasi resmi, terdapat empat tuntutan krusial yang akan disuarakan langsung di depan gerbang Istana Negara, yakni:
- Pengangkatan PPPK Penuh Waktu (2026): Meminta pemerintah menghapus sistem paruh waktu dan mengalihkan seluruh PPPK lintas profesi menjadi berstatus penuh waktu pada tahun ini.
- Pengangkatan PNS Tanpa Syarat Usia (2027): Mendesak lahirnya regulasi khusus yang memungkinkan seluruh PPPK diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2027, tanpa diskriminasi batasan usia.
- Kepastian Jenjang Karier: Menuntut payung hukum yang menjamin pengembangan karier ASN PPPK yang selama ini dianggap buntu atau stagnan.
- Pengalihan Beban Gaji ke APBN: Mendesak pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji ASN PPPK dari APBD ke APBN demi mencegah ketimpangan dan menjamin stabilitas keuangan daerah.
Untuk memastikan aksi 20.000 massa ini berjalan tertib dan damai, pihak aliansi telah mendirikan posko informasi terpadu. Koordinasi pergerakan massa dari berbagai daerah menuju Jakarta saat ini dipimpin langsung oleh jajaran inti, termasuk Sekjen Aliansi Fajar Imanullah (Jarwo), serta tim koordinator lapangan Alif dan Agil.
Menjelang hari H, Aliansi Merah Putih terus mengimbau seluruh tenaga PPPK, baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu di seluruh pelosok negeri, untuk merapatkan barisan dan hadir menyuarakan aspirasi bersama di ibu kota.
