BEKASISATU, KOTA BEKASI — Angin segar mulai berhembus bagi urat nadi transportasi di Kota Bekasi. Rencana pembangunan Flyover (FO) Bulak Kapal yang digadang-gadang menggunakan Bantuan Presiden (Banpres) dari Presiden Prabowo Subianto, kini mulai menunjukkan titik terang dan diproyeksikan terealisasi pada 2027.
Akselerasi proyek ini menjadi harga mati pasca tragedi nahas tabrakan antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di pelintasan kawasan Stasiun Bekasi Timur pada akhir April lalu.
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Idi Sutanto, mengungkapkan bahwa pihaknya intens berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Kabar baiknya, draf desain konstruksi jalan layang tersebut kini telah berada di meja Balai Besar Pengelola Jalan Nasional (BPJN).
“Kita sudah dihubungi oleh BPJN yang meminta desain pekerjaan dari kita. Ini jelas sebuah kemajuan. Desain sudah kami sampaikan ke mereka, sekarang tinggal tahap diskusi teknis,” jelas Idi kepada wartawan, Senin (22/06/26).
Idi merinci, jika tahapan lelang berjalan mulus di penghujung tahun ini, maka proses konstruksi fisik pemecah kemacetan tersebut bisa langsung dieksekusi pada Januari 2027.
“Nanti begitu lelangnya selesai di akhir tahun, berarti Januari bisa langsung kerja.
Tapi ini masih tentatif, kita terus pastikan jalurnya tetap on the track,” tambahnya.
DPRD Tagih Kepastian Dana Pusat
Di tengah optimisme dinas teknis, DPRD Kota Bekasi justru mengambil sikap hati-hati dengan terus menagih kepastian pencairan dana segar tersebut. Pasalnya, janji kucuran Banpres senilai Rp200 miliar hingga saat ini belum memiliki landasan hitam di atas putih terkait waktu pencairannya.
Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, mengamini bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah lebih dulu mencairkan bantuan senilai Rp20 miliar. Namun, porsi terbesar yang bersumber dari kantong pusat masih menjadi tanda tanya.
“Tinggal bagaimana Pak Wali Kota kembali mempertanyakan ulang kepada Presiden Prabowo Subianto soal bantuan itu. Karena sampai detik ini, belum ada kepastian dari Pemerintah Pusat,” tegas Latu.
Pihaknya mengapresiasi langkah jemput bola Pemkot Bekasi yang telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Kini, bola panas berada di tangan kementerian terkait.
“Komunikasi dan upaya sudah maksimal dilakukan Pemkot Bekasi untuk menagih—dalam tanda kutip—janji Presiden kepada warga Bekasi. Saat ini kita tinggal menunggu goodwill dari Pemerintah Pusat untuk segera merealisasikannya,” ujarnya.
Sembari menunggu lampu hijau dari pusat, Pemkot Bekasi kini harus segera menuntaskan sejumlah pekerjaan rumah krusial yang masih tersisa, di antaranya pembebasan lahan, pematangan kajian rekayasa lalu lintas, hingga penyelesaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
