BEKASISATU, KOTA BEKASI – Gelombang rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memantik respons serius dari kalangan legislatif. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bekasi, Rizki Topananda, menegaskan bahwa pergeseran kursi jabatan tidak boleh sekadar menjadi ritual administratif, melainkan harus berdampak nyata pada peningkatan layanan publik.
Rizki menyoroti masuknya figur berlatar belakang eksternal, termasuk eks aparat penegak hukum (Jaksa), ke dalam struktur pemerintahan. Meskipun mengakui hal tersebut adalah hak prerogatif eksekutif, ia menekankan bahwa DPRD, khususnya Komisi I, tidak akan tinggal diam jika kebijakan ini justru mendegradasi kinerja birokrasi.
“Selama tidak melanggar aturan, silakan saja. Yang penting nanti kita lihat kinerjanya, apakah memperbaiki kualitas pelayanan publik atau justru sebaliknya,” tegas Rizki kepada awak media, Minggu (15/02/26)
Politisi muda ini mengingatkan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto agar kebijakan kepegawaian tidak hanya berfokus pada siapa yang menjabat, tetapi apa yang dihasilkan. Menurutnya, DPRD memiliki fungsi kontrol ketat untuk memastikan “darah baru” di tubuh Pemkot Bekasi bekerja efektif, bukan sekadar bagi-bagi posisi.
Ironisnya, Rizki mengungkapkan bahwa informasi mengenai perombakan kabinet ini justru diterimanya melalui pemberitaan media massa, bukan melalui jalur komunikasi resmi kemitraan.
Kendati demikian, ia memastikan fungsi pengawasan akan tetap berjalan objektif.
“Sejauh ini kami mengetahuinya dari media. Karena itu fungsi pengawasan tetap berjalan, memastikan prosesnya sesuai aturan dan hasilnya bisa dirasakan masyarakat,” cetusnya.
Maka dari itu, PKB Kota Bekasi mendesak agar para pejabat yang baru dilantik segera membuktikan kapabilitasnya. Ukuran keberhasilan mutasi ini, menurut Rizki, akan terlihat dalam beberapa waktu ke depan—apakah birokrasi Kota Bekasi semakin lincah melayani warga, atau justru terjebak dalam stagnasi pasca-pergantian pejabat.
